Balikpapan(21/3), Nansarunai.com – Pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah menuai kritik tajam. Hasil tinjauan lapangan oleh Komisi III DPRD pada Rabu, 19 Maret 2025, mengungkap berbagai kekurangan serius dalam proyek tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, mengaku kecewa terhadap kualitas bangunan yang dinilai jauh dari standar. Ia menyoroti penggunaan bahan bangunan yang tidak layak dan berpotensi membahayakan keselamatan penghuni gedung. “Saya membangun rumah sendiri saja tidak berani pakai bahan seperti ini, apalagi untuk gedung pemerintahan dengan anggaran sebesar ini,” ujarnya kepada media pada Kamis, 20 Maret 2025.
Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah plafon ruang paripurna yang tidak sesuai spesifikasi. Halili meminta kontraktor segera membongkar dan menggantinya dengan material yang lebih baik. Selain itu, ukuran ruang kerja anggota dewan dianggap terlalu sempit. “Kalau yang sekarang ini ukurannya seperti kandang ayam,” kritiknya.
Lebih lanjut, dinding retak dan tiang penyangga di ruang musholla juga menjadi sorotan, serta pintu yang sulit dibuka. “Daun pintunya harus diangkat dulu baru bisa dibuka. Seharusnya ini tidak terjadi di bangunan baru,” tambahnya. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah tembok gedung yang seharusnya menggunakan beton, tetapi ternyata hanya dilapisi GRC, memunculkan keraguan terhadap ketahanan struktur bangunan.
Halili mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk meningkatkan pengawasan. “PU selaku pemegang kendali pembangunan ini pastinya tidak pernah turun ke lapangan,” tegasnya. Senada dengan Halili, anggota Komisi III DPRD Balikpapan, H. Haris, juga mengecam hasil pekerjaan yang dinilai asal-asalan. “Anggaran ratusan miliar, tapi hasilnya seperti ini. Kontraktor tidak bekerja profesional, ini sangat mengecewakan,” pungkasnya.
Kritik tajam dari para anggota dewan ini menambah sorotan publik terhadap proyek pembangunan infrastruktur yang dinilai sarat dengan dugaan ketidaksesuaian anggaran dan kualitas. Masyarakat kini menantikan langkah tegas dari pihak berwenang untuk memastikan akuntabilitas dalam proyek ini.(tsa)
