Samarinda(3/7), Nansarunai.com – Alih-alih menjawab kritik dengan data dan perbaikan konkret, Wali Kota Samarinda Andi Harun justru menunjukkan sikap emosional dan defensif ketika menanggapi pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur, Anwar Sanusi, yang menyebut Samarinda sebagai salah satu dari lima daerah dengan pengelolaan sampah terburuk di Kaltim.
Dalam agenda publik bersama Bapperida Samarinda (1/7), Andi Harun melontarkan kemarahan dengan mempertanyakan kapasitas Anwar Sanusi, bahkan menyoal latar belakang pendidikannya.
“Itu kepala dinas macam apa? Dia nggak ngerti apa-apa komentar… Saya juga bingung, dia itu ahli sampah atau bukan?” ujar Andi dalam nada tinggi yang dinilai tidak mencerminkan kedewasaan seorang kepala daerah.
Padahal, kritik yang dilontarkan Anwar Sanusi merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengelolaan lingkungan di daerah-daerah Kaltim. Fakta bahwa sistem open dumping masih dipakai di Samarinda adalah masalah nyata yang juga sudah ditegur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Bukannya membuka ruang diskusi dan menjelaskan progres perbaikan, Andi Harun justru sibuk membela diri dan menuding balik.
Sikap reaktif ini memicu kritik publik. Beberapa pegiat lingkungan dan akademisi menilai Wali Kota terlalu baper dan anti kritik, sehingga menghambat iklim transparansi dan kolaborasi lintas sektor.
“Wali kota seharusnya jadi teladan dalam menerima masukan, bukan malah menyerang balik secara personal. Ini bukan soal harga diri, tapi soal kualitas hidup warga Samarinda yang terganggu karena tumpukan sampah,” ujar Dian Prasetyo, aktivis lingkungan dari Koalisi Samarinda Bersih.
Alih-alih memperdebatkan siapa yang lebih paham “sampah”, publik lebih membutuhkan solusi konkret—bukan ego dan narasi defensif. Andi Harun sebaiknya menunjukkan bukti perbaikan di lapangan, bukan sekadar retorika.
Saat ini, tumpukan sampah masih menjadi pemandangan umum di berbagai titik kota Samarinda. Jika pemimpin daerahnya alergi kritik, lalu siapa yang akan berani menyuarakan kepentingan publik?(tsa)
