Balikpapan(23/9), Nansarunai.com – Ketua APINDO Kalimantan Timur, Dr. Abriantinus, S.H., M.A, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah Presiden Prabowo menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik Indonesia. Ia menegaskan, keputusan ini menandai kepastian bahwa seluruh pusat pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan resmi pindah ke Kalimantan Timur mulai 2028.
“Ini keputusan yang sangat baik, sebuah langkah maju. Kalau namanya ibu kota politik, maka pusat pemerintahan pasti ada di Kalimantan Timur. Eksekutif, legislatif, yudikatif, termasuk kantor-kantor pusat partai politik akan ada di sini. Sementara Jakarta tetap bisa menjadi pusat bisnis. Artinya kendali pemerintahan ada di IKN,” ujar Abriantinus.
Menurutnya, pemindahan ibu kota bukan hanya simbol, tetapi momentum percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia. “Dengan pindahnya ibu kota, kesenjangan pembangunan bisa diperkecil. Kalimantan Timur akan menjadi motor baru pertumbuhan nasional,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. “Tokoh masyarakat, pemimpin informal, semua harus ikut serta. Pemerintah jangan hanya sibuk sendiri. Partisipasi masyarakat penting agar pembangunan ini menjadi milik bersama,” tambahnya.
Abriantinus mengenang bagaimana Presiden Jokowi sejak awal melibatkan masyarakat lokal. “Saya masih ingat, Februari 2019 di Balikpapan, Presiden mengundang kami untuk diminta pandangan. Lalu pada Oktober 2023 kembali ada pertemuan untuk evaluasi. Jadi memang sejak awal masyarakat dilibatkan,” ungkapnya.
Meski memberikan dukungan, Abriantinus yang juga merupakan tokoh masyarakat Kaltim dan tokoh adat Dayak juga mengingatkan pemerintah agar serius menuntaskan persoalan lahan sebelum 2028. “Ini penting, karena sampai sekarang masih ada kendala. Misalnya di Bandara VIP, lahannya sudah dipakai, bandara sudah beroperasi, tapi masih banyak hak masyarakat yang belum diselesaikan. Begitu juga jalan tol IKN, sampai sekarang belum rampung,” jelasnya.
Ia menilai, penyelesaian masalah lahan akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan IKN. “Kalau persoalan ini berlarut-larut, bisa jadi masalah baru di kemudian hari. Jadi saya berharap pemerintah benar-benar menyelesaikan semua kendala, terutama hak masyarakat, sebelum 2028,” tegas Abriantinus.
Sebagai Ketua APINDO Kaltim, Abriantinus menyatakan siap mendukung penuh langkah pemerintah dalam merealisasikan IKN sebagai pusat pemerintahan baru. Ia berharap seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, bisa bekerja sama.
“Kalau semua pihak dilibatkan, masyarakat diberi ruang, dan masalah-masalah di lapangan dibereskan, maka IKN bukan hanya jadi ibu kota politik, tapi juga simbol keadilan pembangunan bagi seluruh bangsa,” pungkasnya. (tsa)
