Balikpapan, Nansarunai.com– Pimpinan Pusat Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak (KOPPAD) Borneo secara resmi mendeklarasikan dukungan terhadap sejumlah tokoh adat Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo Subianto yang akan segera dilantik. Deklarasi ini didasarkan pada pentingnya representasi masyarakat Dayak di tingkat nasional, terutama dalam menghadapi perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
Dalam pernyataannya Senin(14/10), Panglima KOPPAD Borneo, Dr. Abriantinus, M.A menegaskan, bahwa tokoh-tokoh adat dari Kalimantan Timur memiliki kompetensi dan wawasan luas untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Mereka dianggap sebagai figur yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan nasional dengan pelestarian kearifan lokal, serta memiliki kemampuan untuk menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat adat di wilayah Kalimantan.
Deklarasi dan dukungan yang sama sebelumnya juga datang dari Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), yang menyatakan bahwa perpindahan IKN ke Kalimantan adalah momen strategis bagi bangsa Dayak untuk memperkuat peran mereka dalam panggung nasional. MADN, dalam sebuah pernyataan terpisah, menekankan pentingnya keterlibatan langsung tokoh adat dalam pemerintahan, mengingat IKN yang akan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia berada di jantung Kalimantan.
“Perpindahan IKN bukan hanya persoalan administratif atau pembangunan fisik, tetapi juga soal kultural. Dengan hadirnya tokoh adat dalam kabinet, kami yakin ada keseimbangan antara modernitas dan penghormatan terhadap budaya lokal,” ujar Abriantinus.
KOPPAD Borneo dan MADN menilai bahwa masa pemerintahan baru ini merupakan kesempatan yang tepat untuk memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat adat, terutama dalam menghadapi transformasi besar-besaran di wilayah Kalimantan. Mereka berharap bahwa dengan adanya perwakilan dari tokoh adat di kabinet, proses pembangunan IKN dapat berjalan dengan lebih inklusif, berkeadilan, dan tetap menghargai nilai-nilai budaya setempat.
KOPPAD Borneo dan MADN juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat peran masyarakat adat di tingkat nasional, demi masa depan yang lebih baik bagi Kalimantan dan Indonesia secara keseluruhan.
Dalam deklarasi dan rekomendasinya, MADN dan KOPPAD Borneo mengajukan beberapa tokoh Dayak yang dianggap layak mengisi kursi menteri, di antaranya:
Dr. Drs. Marthin Billa, MM untuk posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Drs. Alue Dohong, M.Sc., Ph.D sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
DR. Agustin Teras Narang, SH.MH sebagai Menteri Dalam Negeri.
DR. H. Syaharie Jaang, SH, M.Si, MH untuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Dr. Adrianus Sidot, M.Si sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Ir. Nyelong I Simon untuk posisi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
(Red)
