Samarinda(10/4), Nansarunai.com – Komisi II DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina Patra Niaga pada Rabu (9/4/2025), menyusul maraknya kasus kendaraan mogok massal di berbagai wilayah Kaltim. Diduga kuat, insiden ini dipicu oleh beredarnya BBM oplosan yang disalurkan melalui sejumlah SPBU.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa Pertamina harus bertanggung jawab penuh. “Ini bukan panggung sandiwara. Kami ingin solusi konkret, bukan janji kosong. Patra Niaga dan SPBU terkait wajib bertanggung jawab,” tegasnya.
Anggota DPRD Kaltim, Abdul Giaz, juga mendesak adanya langkah nyata. Ia mengusulkan agar Pertamina membuka bengkel gratis untuk masyarakat terdampak, sembari menunggu hasil investigasi yang transparan. “Jangan biarkan masyarakat menunggu terlalu lama. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Menanggapi desakan tersebut, Region Manager Retail Sales Kalimantan PT Pertamina Patra Niaga, Addieb Arselan, menyatakan kesediaan membuka bengkel resmi gratis di 10 kabupaten/kota Kaltim. “Silakan masyarakat melakukan pemeriksaan kendaraan, cukup bawa struk pengisian BBM sebagai bukti,” jelasnya.
DPRD Kaltim menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan masyarakat mendapatkan keadilan.
